JAKARTA — Hasil penilaian kinerja menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menuai tanggapan dari Partai Golkar. Dalam laporan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menempati posisi terbawah dalam penilaian kinerja kabinet.
Survei yang berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026 itu melibatkan 1.142 responden, terdiri atas kalangan ahli dan masyarakat umum.
Berdasarkan hasil penilaian CELIOS, Bahlil memperoleh skor minus 159, sementara Pigai berada tepat di bawahnya dengan skor minus 158.
Metode yang digunakan menggabungkan penilaian masyarakat umum melalui pendekatan non-probability sampling dengan pembobotan data, serta survei terhadap para ahli menggunakan metode snowball sampling.
Golkar Pertanyakan Penilaian CELIOS
Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi XII DPR RI, Melchias Mekeng, merespons hasil penilaian tersebut dengan mempertanyakan kepentingan di balik survei CELIOS.
Mekeng menduga lembaga tersebut memiliki agenda tertentu terhadap Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia.
“Ya mungkin mereka punya agenda tersendiri dan belum tentu mereka kalau dikasih jabatan seperti yang dipegang oleh Pak Bahlil mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Pak Bahlil. Antara teori yang mereka belajar di sekolah belum tentu bisa di-apply pada kondisi real di lapangan,” kata Mekeng kepada detikNews, Selasa (13/10/2026).
Mekeng juga menilai kinerja Bahlil selama menjabat Menteri ESDM sudah sangat baik. Ia menyoroti sejumlah hal yang dianggap sebagai capaian, mulai dari menjaga harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak naik hingga memastikan ketersediaan energi nasional.
Menurut Mekeng, Bahlil juga berupaya mencegah monopoli oleh pengusaha mineral dan batu bara serta mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha di sektor tersebut.
Selain itu, ia menyebut Bahlil telah mengambil langkah terhadap pelaku usaha yang dinilai tidak menjalankan praktik bisnis secara semestinya.
Mekeng turut menyinggung upaya pemerintah menjaga pasokan BBM di tengah dinamika geopolitik, termasuk konflik yang berdampak pada kawasan Selat Hormuz.
Dalam laporan Rapor 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran, CELIOS melakukan pemeringkatan kinerja menteri dengan menggabungkan penilaian dari dua kelompok responden, yakni masyarakat umum dan para ahli.
Hasil tersebut menempatkan Bahlil di posisi terbawah dengan skor minus 159, disusul Pigai dengan minus 158. Penilaian itu merupakan hasil survei CELIOS, bukan keputusan resmi pemerintah mengenai evaluasi kinerja menteri.
Komentar