JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terus melakukan perampingan atau streamlining terhadap perusahaan milik negara. Dari semula terdapat 1.074 entitas dalam ekosistem BUMN, jumlahnya kini dipangkas menjadi 354 perusahaan.
CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan negara. Pernyataan itu disampaikan setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Pemangkasan sekarang sudah di 354 (sisa perusahaan),” kata Rosan.
Menurut Rosan, salah satu alasan utama penataan tersebut adalah kontribusi BUMN terhadap dividen negara yang sangat terkonsentrasi. Dari 1.074 entitas sebelumnya, sekitar 97 persen dividen disebut berasal hanya dari 15 perusahaan.
Sementara itu, sekitar 52 persen perusahaan dalam ekosistem tersebut disebut masih mengalami kerugian.
Banyak Perusahaan Sudah Tidak Beroperasi
Rosan menjelaskan, sebagian perusahaan yang ditutup merupakan entitas yang secara hukum masih ada, tetapi sudah tidak menjalankan kegiatan usaha atau berstatus dormant.
Selain menutup perusahaan yang tidak aktif, Danantara juga melakukan konsolidasi melalui merger terhadap perusahaan-perusahaan dengan bidang usaha sejenis.
Salah satu contohnya adalah penggabungan enam perusahaan asset management yang sebelumnya dimiliki masing-masing bank BUMN menjadi satu wadah. Konsolidasi juga dilakukan secara vertikal maupun horizontal.
Langkah serupa diterapkan terhadap sejumlah anak dan cucu perusahaan BUMN, termasuk di sektor perhotelan dan kesehatan, dengan tujuan mengurangi struktur usaha yang terlalu gemuk.
97 Persen Dividen Berasal dari 15 BUMN
Rosan sebelumnya mengungkapkan adanya ketimpangan antara besarnya aset BUMN dengan pendapatan yang dihasilkan.
Menurut dia, meskipun aset perusahaan negara sangat besar, arus kas dan pendapatan yang dihasilkan dibandingkan nilai aset masih relatif kecil.
“Yang memberikan dividen 97 persen itu hanya dari 15 perusahaan,” ujar Rosan.
Karena itu, Danantara melakukan evaluasi terhadap seluruh portofolio BUMN untuk menentukan perusahaan mana yang perlu dipertahankan, digabungkan, ditutup, atau dioptimalkan.
Pemerintah Dorong Efisiensi BUMN
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa BUMN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Pemerintah menyebut restrukturisasi dilakukan untuk mempertahankan perusahaan yang produktif dan mampu menciptakan nilai tambah.
Sekretariat Negara menyebut pemerintah menargetkan jumlah BUMN pada akhir 2026 menjadi paling banyak 300 perusahaan. Restrukturisasi tersebut juga diklaim telah menghasilkan penghematan biaya overhead lebih dari Rp50 triliun.
Komentar