Jakarta – Pemerintah berencana memperketat akses pembelian BBM bersubsidi, terutama Pertalite. Dalam kebijakan tersebut, masyarakat yang masuk kategori ekonomi atas, yakni desil 9 dan 10, berpotensi tidak lagi diperkenankan menggunakan BBM subsidi.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa setelah mengikuti rapat koordinasi bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Purbaya mengatakan pembatasan dapat segera diterapkan karena sistem yang dimiliki Pertamina dinilai sudah memadai. Kebijakan tersebut juga didorong oleh evaluasi pemerintah yang selama ini menemukan penyaluran BBM bersubsidi masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Purbaya menyebut kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi akan diterapkan secara bertahap. Meski demikian, pelaksanaannya belum akan dilakukan dalam waktu dekat.
“Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalilte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap,” ujar Purbaya, dikutip dari detik.
Bahlil mengatakan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi energi diberikan secara tepat kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Menurutnya, kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi semestinya tidak lagi menikmati fasilitas subsidi pemerintah. Pasalnya, hingga kini masih ditemukan masyarakat mampu yang menggunakan BBM bersubsidi.
“Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Ketika ditanya mengenai mekanisme pembatasan, Bahlil menyebut pemerintah masih mengkaji skema yang paling tepat untuk diterapkan. Meski demikian, ia menegaskan penyaluran BBM subsidi di sektor migas harus dipastikan tepat sasaran.
“Jadi gini Mas, nanti menyangkut pembatasan itu nanti kan ada jenis kendaraan. Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan),” sambungnya.
Komentar