Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan pertemuannya dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (13/7), tidak terkait dengan polemik hukum yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Pertemuan tersebut disebut sebagai agenda rutin untuk memperkuat koordinasi antara Kejaksaan dan Polri.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu digelar setelah mencuatnya penanganan sejumlah perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), termasuk kasus PT Asabri, PT PLN, dan anak usaha PT Krakatau Steel. Dalam perkara tersebut, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah dan seorang pihak swasta berinisial DR sebagai tersangka.
Menanggapi berbagai spekulasi, Burhanuddin menepis anggapan bahwa pertemuan itu dipicu oleh perkembangan kasus tersebut.
“Jangan juga berpikir karena ada hal-hal sesuatu kemarin. Ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan, dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Sebenarnya ini bukan program baru, melainkan program lama,” ujar Burhanuddin.
Ia mengatakan masih banyak pihak yang memandang Kejaksaan dan Polri sebagai dua institusi yang sering berseberangan. Menurutnya, persepsi tersebut tidak mencerminkan hubungan kedua lembaga yang selama ini terus membangun sinergi dalam penegakan hukum.
Burhanuddin menegaskan koordinasi antara Korps Adhyaksa dan Korps Bhayangkara tetap berjalan baik demi meningkatkan efektivitas penanganan perkara serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan pertemuannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin menjadi momentum untuk semakin memperkuat sinergi antara Polri dan Kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (criminal justice system).
Menurut Sigit, kedua institusi berkomitmen meningkatkan koordinasi agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif dan terpadu.
“Kami ingin memperkuat dan memperkukuh hubungan antara Kejaksaan dan Kepolisian sebagai satu kesatuan aparat penegak hukum dalam criminal justice system,” ujar Sigit.
Selain membahas penguatan koordinasi, Polri dan Kejaksaan juga sepakat meningkatkan kerja sama dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Salah satu langkah yang disiapkan adalah program pertukaran pendidikan bagi jaksa dan penyidik Polri.
Melalui program tersebut, diharapkan koordinasi antarlembaga semakin solid sehingga setiap tahapan penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan selaras dalam kerangka sistem peradilan pidana.
Komentar